Tribratanews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Ancol nampaknya semakin menyerukan bahwa pihaknya mendukung pemerintah yang kini dipimpin Joko Widodo. Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan untuk menolak dana aspirasi yang sedang dibahas di Paripurna DPR.
Namun, perjuangan Agung untuk menolak dana aspirasi menemui jalan buntu. Fraksi Golkar sendiri di DPR menyetujui prihal dana aspirasi ini. Berkaitan dengan hal ini, Agung berdalih karena itu atas nama Fraksi, bukan per individu.
“Karena ditanya persetujuan per fraksi, bukan per individu, Kami mendukung sikap pemerintah sepenuhnya, yang menolak dana aspirasi,” kata Agung, di kantor pusat partai Bringin, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2015/6/25).
Agung beralasan pihaknya menolak lantaran dana aspirasi dianggap rawan untuk dikorupsi dan rentan disalahgunakan, salah satunya dipergunakan untuk menyogok konstituen.
“Bisa saja dana itu digunakan untuk merayu atau menyogok konstituen,” kata Agung.
Agung menyerukan kepada DPR agar tidak menekan Presiden terkait persoalan dana aspirasi tersebut. “Saya kira, DPR gak usah menekan Presiden, masih banyak persoalan legislasi lain yang harus diselesaikan, jangan menekan eksekutif,” tukasnya.
[Septradi Setiawan]