Kapolri Paparkan Langkah Jangka Pendek dan Menengah Tangani Erupsi Gunung SemeruKapolda Sulut Jemput 3 Korban Perdagangan Orang di Bandara SamratTerbang ke Lumajang, Kapolri Tinjau Langsung Korban Erupsi Gunung SemeruPolri dan Polisi Selandia Baru Tandatangani Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan TransnasionalViral Info Penculikan Anak, Kabid Humas Polda Sulut: itu Hoax, Masyarakat Jangan Mudah PercayaKapolres AKBP Yuli Kurnianto Dukung Penuh Pelaksanaan Tugas Tim Saber Pungli Kota TomohonCegah Covid-19 dan Gangguan Kamtibmas, ini yang Dilakukan Polsek TagulandangPolsek Beo Bubarkan Kegiatan Mabaris Tanpa Protokol Kesehatan di Desa MatahitPolsek Miangas Serahkan Bingkisan Natal Kepada Tokoh Adat dan Personel yang Bertugas di Ujung Utara NKRIRespons Cepat, Polsek Maesa Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan AA Maramis BitungKepercayaan Masyarakat kepada Polri Naik Jadi 80,2%Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung SemeruBegini Sinergitas TNI-Polri di Pulau Miangas dalam Upaya Pencegahan Covid-19Peserta Vaksinasi di Gerai Vaksin Presisi Polres Kotamobagu Capai 1.177 OrangKRYD Malam Minggu Polres Minsel Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Edukasi ProkesTekan Laju Penyebaran Covid-19, Jajaran Polres Kepulauan Sangihe Gencarkan Vaksinasi MassalPolres Boltim Gelar Vaksinasi Massal di DodapSatpolair Polres Kepulauan Talaud Bagikan Masker Gratis ke Nelayan dan Pengemudi SpeedboatTim Gabungan Polres Bitung Amankan Pelaku Penggelapan Uang Puluhan Juta dan Satu Unit Sepeda MotorApel Kasatwil, Kapolri Minta Capaian Positif Penanganan Covid Dipertahankan Hingga Kebiasaan untuk Berbuat BaikJelang Nataru, Polres Kotamobagu Lakukan Door to Door Vaksinasi di Lapak-lapak Pasar SerasiPolisi Olah TKP Lakalantas di Ondong Siau BaratKapolres Minsel Minta Masyarakat Taati Aturan PPKM Level 3 Jelang Natal dan Tahun BaruPolda Sulut Gelar Vaksinasi Keliling di Bunaken ManadoPolda Sulut Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala KapolriTim Resmob Polres Kotamobagu Amankan Pencuri Handphone yang Beraksi di PobundayanPolres Minut Terima Kunjungan Tim Studi Kelayakan Pembentukan SatpamobvitJelang Natal, Polres Minsel Laksanakan Ops Patuh Samrat - 2021Polsek Bolangitang Amankan Pelaku Penikaman di Biontong 1,5 Jam Usai KejadianTutup Pelatihan TOT Peer Konseling Polda Sulut dan Jajaran, Brigjen Pol Nyoman Lastika: Peserta Sangat AntusiasTim Macan Polresta Manado Amankan Dua Pelaku Penikaman di Lorong Kapal SandarPolresta Manado Amankan Pelaku Curanmor TKP SingkilIni Hasil Operasi Patuh 2021 Polres Kepulauan Talaud di Hari KeduaGelapkan 30 Dos Minuman Bir Milik Toko Grosir, FR Diamankan di Polres KotamobaguPeserta Didik Diktukba Jalani Latja di Polresta dan Polres Jajaran Polda SulutDikunjungi KSAD, Kapolri Pastikan Sinergitas TNI-Polri Dioptimalkan Hadapi Segala Bentuk AncamanSyukuran HUT ke-71 Airud, ini Harapan Kapolda SulutPolsek Gemeh dan Pemerintah Desa Lakukan Pendataan Vaksinasi Warga Secara Door to DoorTemu Tokoh Lintas Agama, Kapolres Bitung: Wujudkan Kamtibmas yang Mantap Diawali dari Diri SendiriPolisi Ringkus Tersangka Persetubuhan Anak Dibawah Umur, di Essang TalaudUngkap Kasus Togel, Resmob Polres Minsel Amankan Seorang Tersangka di SinonsayangPersonel Polda Sulut dan Jajaran Ikuti Pelatihan TOT Peer Konseling, Kerjasama Polri-ICITAPKapolda Sulut Ikuti Upacara HUT ke-71 Airud Secara VirtualKapolda Sulut Hadiri Sarasehan Penanganan Permasalahan Danau TondanoKunjungi Polres Minahasa, Kapolda Sulut: Disiplin Adalah Kunci KeberhasilanKapolda Irjen Pol Mulyatno Buka Musda V KBPP Polri SulutSatreskrim Polres Kotamobagu Amankan Pelaku Curanmor dan Penggelapan HandphoneKapolres Kotamobagu Silaturahmi ke Bupati dan Ketua DPRD Bolmong, Bahas Vaksinasi Hingga Pengamanan Pilsang SerentakOperasi Rutin di Pelabuhan Samudera, Satresnarkoba Polres Bitung Temukan Koper Berisikan CaptikusPolisi Selidiki Lakalantas di Amurang Barat, 1 Warga Meninggal DuniaGatur Lalu Lintas di Area Persekolahan, Satlantas Polres Minsel Razia Ranmor dan Edukasi ProkesAnimo Warga Tinggi, Kapolres Kotamobagu Harap Target Vaksinasi Nasional TercapaiWarga Antusias Ikuti Vaksinasi Serentak Polres BitungPNS Polda Sulut Ikuti Peringatan HUT ke-50 Korpri Secara VirtualPolisi Bantu Bersihkan Pohon Tumbang di Talete Dua TomohonDiakhiri dengan Damai, Polisi Mediasi Kasus Penganiayaan di TinoorKapolda Irjen Pol Mulyatno Ajak Jajaran Korem 131/Santiago Perkuat Soliditas dan SinergitasKapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno Kunjungan Silaturahmi ke Markas Kodam XIII/MerdekaRatusan Liter Captikus dan Minol Berbagai Merk Disita Satresnarkoba Polres Minut dalam Razia KepolisianPolsek Maesa Amankan Dua Pelaku Penganiayaan Terhadap Pelajar di BitungPolisi Amankan Tersangka Keributan di Tumatangtang Tomohon SelatanVaksinasi Serentak Indonesia, Polres Minsel Buka Gerai Vaksin di Pasar AmurangKapolda Sulut Tinjau Vaksinasi Serentak di Manado, Imbau Masyarakat Tetap Patuhi ProkesAkselerasi Vaksinasi Serentak Indonesia, Kapolri: Agar Laju Pengendalian Covid-19 saat Nataru Bisa DijagaKapolda Sulut Dampingi Kapolda Papua Dalam Rangka Supervisi Diktukba 2.000 Noken T.A. 2021Kedepankan Prokes Ketat, Polres Minsel Gelar Pengamanan Musda KNPIPolres Kepulauan Talaud Gelar Vaksinasi Massal Serentak di IndonesiaOpz Zebra 2021, Satlantas Polres Bolmong Razia Puluhan Kendaraan Berknalpot BisingSambangi Rumah Warga, Bhabinkamtibmas Polsek Bolaang Uki Ajak Sukseskan VaksinasiPolres Tomohon Gelar Gerai Vaksin Presisi di Aula Parama Satwika, Kapolres: Ayo, Jangan Takut DivaksinRapat Lintas Sektoral, Kapolri Paparkan Strategi Cegah Lonjakan Covid-19 Saat NataruGencarkan Imbauan Vaksinasi, Polres Minsel Ajak Masyarakat Berpartisipasi AktifPersonel Polres Kepulauan Talaud dan Bhayangkari Ikuti Olahraga Bersama30 Karateka Cabang Polres Kepulauan Talaud Laksanakan Ujian Kenaikan TingkatSambut HUT ke-50 Korpri, PNS Polda Sulut Laksanakan Olahraga BersamaKapolres Minut Pantau Proses KBM di SMK Negeri 1 AirmadidiOperasi Zebra Hari ke-11, Polres Kepulauan Talaud Gelar Sosialisasi Prokes dan Bagikan Masker GratisBikin Onar Sambil Bawa Sajam di Pangkalan Ojek, Lima Pemuda Diamankan Polres BitungPolisi Amankan Lelaki DT, Tersangka Pelemparan Kendaraan yang Melintas di Jalan Raya Tomohon-TanawangkoOperasi Zebra Samrat, Polres Minsel Gelar Vaksinasi MobileKapolri Minta Jajaran Fokus Cegah Lonjakan Covid-19 saat Nataru dan Antisipasi Gangguan KamtibmasPolresta Manado Amankan Pelaku Penikaman di Pasar Buah CalacaPolri Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Peringati Hari HAMItwasda Polda Sulut Rampungkan Audit Kinerja Tahap II TA 2021Polisi Ajak Warga Pulau Miangas Terapkan Prokes 5MGelar KRYD, Polisi Ajak Warga Beo Patuhi Prokes dan Ciptakan KamtibmasEdukasi Prokes, Tim UPRC Polres Minsel Razia Tempat Hiburan dan Lokasi KeramaianKapolres Minsel Ajak Warga Ikut Vaksinasi: Jangan Takut DivaksinKapolda Sulut Silaturahmi ke Rektor Unsrat Manado, ini yang DibahasKapolda Sulut Hadiri Apel Siaga PSDKP Tahun 2021 Dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan RITotosik Amankan Lelaki BAP, Tersangka Pengancaman dan Pengerusakan di TarataraJalin Sinergitas, Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid Gelar Silaturahmi Kamtibmas Bersama ForkopimdaApel Perdana Kapolres Kotamobagu AKBP Irham Halid, Ini yang DisampaikanArahan di Polres Bitung, Kapolda Sulut: Jaga Kekompakan dalam BertugasRespons Cepat, Satlantas Polres Bitung Ungkap Tabrak Lari di Jalan 46Kapolres Minut Tinjau Gerai Vaksin on the Spot di Bundaran KauditanKapolda Hadiri Penutupan Konferensi Nasional FKUB ke-VI se-Indonesia di ManadoKapolres Kepulauan Talaud Pimpin Sertijab Kapolsek Beo dan Kukuhkan Sejumlah PejabatPolres Kepulauan Sitaro Ikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Tahun 2021Kunjungan Perdana ke Polres Tomohon, ini Harapan Kapolda Sulut

URGENSI KUHP MAKAR DALAM ERA REFORMASI

06 Jun 2017 - 09:06
(Oleh: DR. Dra. Benedicta J. Mokalu, MSi / Sosiolog Unsrat)

(Oleh: DR. Dra. Benedicta J. Mokalu, MSi / Sosiolog Unsrat)

Secara kasat mata, reaksi Rocky Oroh CS adalah bentuk penolakan terhadap keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menzolimi kaum minoritas (Ahok) di negara pancasila ini. Para Hakim diduga takut terhadap para pendemo (Ormas Islam) dan Negara dalam hal ini Presiden Jokowi dianggap gagal melindungi kaum minoritas ketika dizolimi. Tetapi,menurut data intelijen aksi demo sudah tidak murni karena ada muatan mau mengupayakan referendum Minahasa merdeka.
Bedasarkan data intelijen maka Polda Sulut menciduk dan menahan Rocky Oroh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/VI/2017/Dit Reskrimum, yang ditanda-tangani Wadir Reskrimum Polda Sulut AKBP Djoko Wineartono, Jumat (2/6/2017), atas tuduhan telah melakukan tindakan pidana Permufakatan Jahat dan Makar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 110 KUHP dan 106 KUHP, yaitu upaya mendeklarasikan referendum Minahasa. Dari hasil penangkapan yang dipimpin Kanit Tindak Jatanras Manguni Polda Sulawesi Utara, AKP A Agun Sitepu, bersama delapan personil Tim Resmob Manguni Polda Sulawesi Utara dan anggota Den Intel Kodam XIII/Merdeka. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu unit laptop, satu buah handphone, satu buah megafon, satu buah bendera Minahasa, dua buah baliho,satu buah modem.
Tindakan Polda Sulut dengan menangkap dan menahan Rocky Oroh mengacu pada fungsi dan kewenangan Polisi sesuai amanat UU N0 2 tahun 2002 Pasal 13,14 dan 15, melahirkan polemik di tengah masyarakat Sulut dengan rupa-rupa reaksi: (1) menggugah nalar kritis demokrasi dan berdemonstrasi, (2) keabsahan Polda Sulut berkenaan menggunakan KUHP Pasal 106 dan 110 tentang makar, (3) hakekat normatif reformasi dengan kebebasan berekspresi, (4) solusi produktif edukatif demi rasa keadilan hukum.
Pertama,menggugah nalar kritis demokrasi dan berdemokrasi. Demokrasi secara universal dipahami sebagai seni berpolitik,seni berargumentasi,seni berdebat,seni mencari dan menemukan sebuah kebenaran baru yang peruntukannya diakui dan diterima oleh semua masyarakat bangsa universal. Artinya, sejatinya melalui demokrasi semua orang berproses menjadi lebih manusiawi, beradab, berakhlak, berbudaya sesuai karakter dan jati diri bangsa. Bagi bangsa Indonesia,demokrasi dapat dimaknai sebagai media bagi semua orang “mendapat inisiasi baru” yakni menjadi manusia baru,menjadi warga negara baru karena mampu menyeimbangakan hak dan kewajibannya sebagai bentuk implementasi demokrasi Pancasila. Maka,demonstrasi bukan hanya sekedar menyatakan “saya berbeda dengan anda” tetapi jauh lebih penting adalah sebagai sarana ‘pengikat pluralism’ dan ‘saluran aspirasi’ yang paling efektif dan berdaya guna bagi kemakmuran bangsa.
Idealnya,ruang demokrasi dengan pilar utama adalah demonstrasi dalam pemahaman dan fakta sesungguhnya mengingatkan semua orang untuk memilah-milah semua aspirasi yang mau disampaikan dari pelbagai sisi pandang,seperti: efektivitas pengerahan masa, kelayakan dan kepantasan tuntutan dan cara menyampaikan dengan tidak menghujat,menghasut, menyebarkan berita bohong,provokatif serta isu-isu daerahisme. “Mengapa demikian?” Pertama,Indonesia sudah selesai dan NKRI harga mati. Kedua,kita harus patuh terhadap hukum dan menerima semua konsekwensi hukum. Ketiga,tidak semua yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan sebagai benar dengan seenaknya diekpresikan di depan umum,apalagi berani menabrak hukum. Keempat,sepertinya,mengerahkan masa untuk demo dan berteriak di tengah jalan,sudah bukan jamannya karena tidak akan mengubah apapun. Mungkin dipikirkan untuk gunakan semua saluran yang sudah disediakan negara untuk mengekspresikan pikiran-pikiran positif saja guna kemajuan bangsa.
Kedua,keabsahaan Polda Sulut menggunakan KUHP Pasal 106 dan 110 tentang makar. Ada dualisme pola pikir masyarakat menyikapi Kinerja Polisi dalam Penegakkan Hukum. Masyarakat sudah terbiasa berpikir negative terhadap kinerja Polisi dalam penegakkan Hukum. Apapun yang dilakukan Polisi dalam penegakkan hukum selalu salah. “Mengapa?” Karena masyarakat memiliki rumusan kebenaran menurut pikirannya sendiri,bukan mengacu pada Hukum yang berlaku. Contoh: masyarakat protes ketika Polisi melakukan penindakan terhadap seorang anggota keluarga atau warga masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Masyarakat juga marah terhadap Polisi ketika belum menindak seseorang yang menurut masyarakat sudah terang benderang melawan hukum. Masyarakat tidak mau mengerti bahwa penegakkan hukum adalah tugas dan kewenangan Polisi yang diamanatkan UU N0 2 tahun 2002 Pasal 13,Pasal 14,pasal 15 akan menindak semua orang dalam melakukan aktivitasnya dengan mengabaikan semua rambu-rambu hukum,norma-norma sosial masyarakat. Olehnya, kasus Rocky Oroh tidak perlu terjadi seandainya mereka mampu kendalikan semangat. “Mengapa?”Realitas sosial masyarakat Sulut adalah salah satu daerah yang diakui sangat aman dan sangat bersahabat di Indonesia.
Ketiga,hakekat reformasi dengan kebebasan berekspresi. Reformasi kebablasan adalah ungkapan rasa kesal menghadapi semua kasus hukum dan setiap keputusan para Juru Palu (Hakim) selama ini. Namun ‘karut marut’ dari semua masalah hukum mengandung pesan dan ajakan serta mengingatkan semua warga bangsa ini agar mau mengakui bahwa kita masih hidup dengan kepalsuan dan topeng,  belum sungguh-sungguh menyatu dari sisi rasa,pikiran dan hati sebagai saudara sebangsa,setanah air. Contoh: praktek polarisasi politik berdasarkan SARA yang masih barakar secara masif,terstuktur di tengah masyarakat. Inilah tugas dan tantangan bersama menemukan format baru guna menyatukan semua rasa sebagai bangsa. Terutama Negara (Pemerintah) harus berani melarang semua bentuk demo dengan menggunakan panji agama guna menakar potensi intoleransi dan disintergrasi bangsa. Sejatinya kita semua sudah sangat lelah menghabiskan energy dengan hal-hal sepele (tidak produktif).
Keempat,solusi produktif edukatif demi rasa keadilan hukum. Fakta, pembangunan Sulut di segala sektor berkembang sangat jauh berbeda dibanding dengan di erah perjuangan Parmesta. Oleh karena itu,adalah sangat tepat patut didalami motif dari Rocky Oroh CS mengusahakan referendum Minahasa merdeka. Jika motif adalah menyuarakan rasa tidak puas terhadap Presiden Jokowi oleh karena keputusan para Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,berarti salah alamat dan pasti sangat keliru. “Mengapa?” Jelas, Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan tidak akan mengintervensi Hukum dan harus meletakan hukum di atas segala-galanya (Hukum sebagai Panglima). Artinya semua orang wajib hukumnya menghargai hukum dan semua produk hukum serta semua orang sama di depan hukum.  Kalau merasa tidak puas dengan keputusan Hakim gunakan saluran hukum yang berlaku di negeri ini.
Aksi demonstrasi dengan mengerahkan banyak orang dari berbagai sudut pandang lebih banyak berakhibat negative,seperti: sangat menghambat ruang gerak masyarakat,pemborosan bahan bakar, menguras tenaga serta biaya yang tidak sedikit untuk pengamanan. Padahal saat ini kita sangat butuh banyak uang untuk biayai pembangunan infrastruktur dari seluruh penjuru negeri ini. Belajar dari semua persitiwa sekarang,maka ke depan Polisi harus benar-benar selektif memberi izin demonstrasi. Terlebih Pemerintah dan DPR segera membuat aturan larangan aksi demo menggunakan atribut agama, menggunakan rumah–rumah ibadah,serta menggunakan corong rumah ibadah. Adalah terlalu bodoh kalau Negara kecolongan lagi dan lagi kecolongan atau Negara dengan sengaja membiarkan politisisasi agama dan rumah ibadah untuk kepentingan sesat dari sekelompok orang.
Tindakan Polda Sulut menangkap dan menahan Rocky Oroh, murni masalah hukum adalah benar dan   sangat tepat dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai amanat UU N0 2 tahun 2002 dan KUHP Pasal 106 dan Pasal 110. Adalah patut disalahkan seandainya Polda Sulut dan TNI hanya diam saja padahal sudah ketahui ada orang atau sekelompok orang yang berusaha menghimpun masa untuk tujuan yang bertentangan  dengan hukum. Apalagi ketika mencermati rekam jejak Rocky Oroh adalah seorang aktifis dengan segudang pengalaman,pasti sangat paham  dengan semua rambu-rambu hukum di negeri ini. Idealnya,orang-orang hebat sekelas Rocky Oroh akan lebih cerdas menyampaikan ide dan gagasan sehingga tidak melanggar hukum (harus jadi contoh dan teladan). Jelas, tidak mengupayakan referendum Minahasa merdeka. Nah,bagi semua pendukung Rocky Oroh dan partisipan yang merasa tidak puas dengan tindakan Polda Sulut disilahkan menggunakan jalur hukum yang tersedia,di antaranya: melakukan class action terhadap KUHP Pasal 106 dan pasal 110 ke Mahkamah Konstitusi.
Mengingat de fakto dan de jure kasus Ahok sudah final maka mungkin saja jadi bahan pertimbangan agar semua kasus pasca keputusan Hakim dan pasca Ahok menerima keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,dianggap selesai demi rasa keadilan hukum. Dan ke depan peran dan kewenangan Polisi sesuai amanat (UU N0 2 tahun 2002) sebaiknya lebih mengedepankan proses edukasi dalam penegakkan hukum. Terutama Pemerintah dan DPR RI sudah saatnya mendalami kembali asas kemanfaatan/urgensi KUHP pasal 106 dan pasal 110 tentang makar. Camkanlah, bahwa keberhasilan supremasi hukum dan keberhasilan fungsi serta peran edukasi Polisi terhadap masyarakat dapat diukur dari semakin kurang jumlah para penghuni ‘terali besi’(napi) dan semua penjara berubah fungsi menjadi hotel-hotel bintang lima. Jika tidak demikian, maka Demokrasi dan Supermasi Hukum tidak ada bedanya dengan Fandalisme. Di mana semua orang yang memiliki kekuasaan dan punya pengaruh saling unjuk kekuatan dengan tujuan untuk menekan atau merusak semua tata nilai,peradaban serta aturan hukum yang berlaku dalam sebuah bangsa.
Realitas,praktek demokrasi kebablasan bukan hanya sekedar fenomena/rumor. Justru telah menjadi virus mematikan dan menghancurkan sendi-sendi kesakralan demokrasi. Faktor pemicu adalah mereka yang merasa dirinya “sangat pintar” telah terkontaminasi dengan banyak kepentingan terselubung,yakni agama,kebencian, politik, dllnya. Olehnya, urgensi KUHP makar dalam era reformasi butuh kajian sosial dan hukum lebih mendalam sesuai tantangan zaman. Terutama agar bernegara tanpa saling menghujat, menuntut, mengancam,menyebar rasa takut,menyebar fitnah dan kebencian,dllnya. Mari, kita menjadi orang pintar dan cerdas dengan mau menempatkan diri sebagai orang terhormat di depan hukum. Niscaya, KUHP makar dengan sendirinya gugur demi hukum, dan semua penegak hukum pasti dirumahkan alias pensiun dini.

Bagikan :

KOMENTAR